Edisi September 2007

Vol I No 10

RENUNGAN

TITIPAN ILAHI
Seringkali aku berkata,
ketika orang memuji milikku
bahwa sesungguhnya ini hanya titipan,
bahwa mobilku hanya titipanNya
bahwa rumahku hanya titipanNya
bhawa hartaku hanya titipanNya
bahwa putraku hanya titipanNya

Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya
mengapa Dia menitipkan padaku?
untuk apa Dia menitipkan ini padaku?
Kalau bukan milikku,
apa yang harus kulakukan untuk milikNya ini?
Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku?
Mengapa hatiku justru terasa berat,
ketika titipan itu diminta kembali olehNya?

Ketika diminta kembali olehNya,
kusebut itu sebagai musibah,
kusebut itu sebagai ujian,
kusebut itu sebagai petaka,
kusebut dengan panggilan apa saja
untuk melukiskan bahwa itu adalah derita

Ketika aku berdoa,
kuminta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku,
aku ingin lebih banyak harta,
ingin lebih banyak mobil,
lebih banyak rumah,
lebih banyak popularitas,
dan kutolak sakit,
kutolak kemiskinan

Seolah .....
Semua derita adalah hukuman bagiku
Seolah .....
Keadilan dan kasihNya harus berjalan seperti matematika
Aku rajin beribadah,
maka selayaknya derita menjauh dariku,
dan nikmat dunia kerap menghampiriku,
kuperlukan Dia seperti mitra dagang dan bukan kekasih,
kuminta Dia membalas perlakuan baikku
dan menolak keputusanNya
yang tak sesuai keinginanku

Ya Rabb, padahal tiap hari kuucapkan
hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah kepadaMu,
ketika langit dan
bumi bersatu,
bencana dan keberuntungan sama saja

WS Rendra

TIDAK MUDAH MENJADI PROVINSI MADURA
Dalam PP dijabarkan setidaknya ada 7 syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap daerah jika ingin menerapkan kebijakan pemekaran wilayah yakni, (1) kemampuan ekonomi, (2) potensi daerah, (3) sosial budaya, (4) sosial politik, (5) jumlah penduduk, (6) luas daerah, dan (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah (Dumas, 27/8)
Menanggapi tulisan Mas Mochamad Toha, jurnalis dan pemerhati kebijakan publik, Siapa Bilang Provinsi Madura Tidak Siap? Harian Surya, Kamis 30 Agustus 2007 menarik untuk disimak dan ditelaah kembali. Mungkin tulisan ini hanya sebatas pelengkap atau respons terhadap beberapa opsi yang di tawarkan oleh Mas Toha, tentang sebarapa jauh kesiapan Madura menjadi provinsi. ..... selanjutnya>>

CATATAN DARI MUBES MASYARAKAT MADURA #2
Sidang pleno mubes III berlangsung singkat. Tak lebih dari dua jam. Sementara materi yang akan diplenokan "cukup berat". Berupa hasil kerja dari Pokja A, B, dan C. Ditambah masukan dari lima narasumber. Praktis, setiap pembicara-kecuali H M. Syafik A. Rofii (ketua DPRD Bangkalan) yang membacakan hasil kerja pokja-hanya diberi waktu 10 menit menyampaikan paparannya. Peserta mubes III cukup mahfum. Sebab, mubes sudah harus bubar pukul 16.00. Para peserta juga mahfum bahwa pembahasan seberat itu, terkait nasib Madura ke depan, tak cukup hanya dengan hanya dua jam. ..... selanjutnya>>

CATATAN DARI MUBES MASYARAKAT MADURA #1
Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti dikerjakan untuk Madura. Dengan kondisi masyarakat Pulau Garam yang jauh ketinggalan dalam pembangunan, memang perlu upaya ekstra dalam mengentaskan kemiskinan, ketertingalan SDM (pendidikan), dan pengadaan infrastruktur. Musyawarah Besar (Mubes) III Masyarakat Madura 26 Agustus 2007 lalu adalah salah satu upaya untuk memercepat pembangunan Madura itu. ..... selanjutnya>>

SIAPA BILANG PROVINSI MADURA TIDAK SIAP
Untuk menjadi provinsi tak harus menunggu kesiapan SDM. Pembangunan SDM dan infrastruktur ini bisa dilakukan secara simultan dengan pembentukan provinsi. Gorontalo dengan Fadel Muhammad saja mampu membuat provinsi, mengapa Madura dengan banyak cendekiawan masih gamang? ..... selanjutnya>>

MUSYAWARAH BESAR MASYARAKAT MADURA
Saat memberi sambutan dalam acara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM) se-Indonesia, Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi menyatakan, sudah saatnya Madura menjadi propinsi sendiri. Namun, kata mantan Kapolri ini, masalah Madura menjadi provinsi sendiri di kalangan peserta Mubes masih menjadi pro dan kontra. "Tetapi saya pribadi cenderung Madura menjadi provinsi sendiri," ujar mantan Kapolda Jatim ini. ..... selanjutnya>>

MUSYAWARAH BESAR MASYARAKAT MADURA
Mereka terdiri dari profesor, kaum intelektual, pakar ekonomi, pakar politik, para ulama, tokoh Madura, anggota DPR RI, DPRD, dan bupati se-Madura, serta masyarakat Madura lainnya. Jenderal TNI (Pur) R Hartono (mantan Mendagri), Jenderal TNI (Pur) Wismoyo Arismunandar (mantan KSAD), dan Prof Dr Didik J Rachbini (anggota DPR RI) dipastikan hadir. ..... selanjutnya>>